Ayo Media Massa, Kampanyekan PRB

2017_philus_konpres

Indonesia dengan wilayah yang terdiri atas gugusan kepulauan memiliki potensi risiko dan ancaman bencana yang sangat besar. Kondisi ini dilatarbelakangi faktor geografis dan topografis serta demografis. Menghadapi kenyataan ini, Pemerintah Indonesia menghadapi banyak tantangan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kurangnya kapasitas masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana. Banyak orang tidak menyadari risiko bencana yang dapat berakibat buruk pada nyawa dan dinamika kehidupan mereka.

Pemerintah Indonesia dengan dukungan lembaga donor, lembaga internasional, lembaga non-pemerintah dan sektor swasta, telah melatih warga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingya membangun ketahanan dalam menghadapi bencana. Usaha-usaha tersebut belum dapat dilakukan secara maksimal karena besarnya populasi masyarakat serta wilayah geografis Indonesia yang sangat luas.

2017_philus_ayo-mediaSementara itu, penanggulangan bencana di Indonesia tidak terlepas dari peran 3 (tiga) elemen fundamental, yaitu pemerintah (government sector), masyarakat sipil (civil society), dan dunia usaha (private sector). Pasal 28 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana menyebutkan bahwa dunia usaha atau lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain. Dalam konteks ini, media dapat dipandang sebagai elemen dari dunia usaha. Oleh karena itu, media diharapkan juga memiliki kontribusi terhadap penanggulangan bencana di Indonesia. Peran atau kontribusi utama tersebut dapat berupa berita atau artikel yang dimuat di media, baik itu cetak, eletkronik, maupun online.

Namun demikian, terkait dengan kecenderungan pemberitaan saat ini, media lebih memfokuskan pada kejadian bencana. Asumsi yang melatarbelakangi bahwa “bad news is good news”. Dari sisi BNPB maupun BPBD baik di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, sebagai penyelenggara penanggulangan bencana atau aktor, paradigma pengurangan risiko bencana (PRB) menjadi prioritas dalam strategi penanggulangan bencana. Perhatian media terhadap PRB masih sangat kurang. Hal senada diutarakan Ahmad Arif dalam artikel Jurnalisme Bencana di Indonesia: Tugas Suci, Praktik Cemar (2011) bahwa mitigasi bencana belum menjadi tren dalam pemberitaan media. Di sisi lain, dalam panduan untuk jurnalis yang diterbitkan UNISDR (2011) Disaster through a Different Lens disebutkan bahwa disaster risk reduction is everybody’s business. Hal ini menunjukkan bahwa PRB seharusnya mendapatkan perhatian juga bagi media di Indonesia.

Di samping itu, UNISDR melihat kolaborasi sebagai langkah penting dalam aktualisasi pembangunan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pada posisi ini, media diharapkan mampu untuk memahami bahwa masyarakat sangat perlu diedukasi. Media memiliki akses luas dalam memberikan informasi, pengetahuan, atau pun berita kebencanaan. Namun masih sering ditemui bahwa PRB belum menjadi perhatian media sebagai bahan pemberitaan.

Media Massa dan Penanggulangan Bencana Indonesia

Terkait dengan pemberitaan, masih terjadi kekeliruan dalam pemberitaan bencana yang dilakukan oleh media. Kekeliruan tersebut dapat disebabkan karena pelaku media atau wartawan kurang paham atau tidak memiliki pengetahuan, misalnya tentang kegunungapian, dan sebagainya. Hal ini dapat menjadi permasalahan baru yang harus diselesaikan atau diklarifikasi oleh para aktor penanggulangan bencana, seperti BNPB atau BPBD baik di tingkat provinsi, kabupaten, atau kota. Oleh karena itu, bekal pengetahuan tentang kebencanaan yang dimiliki oleh para wartawan yang akan meliput kejadian bencana menjadi penting ketika mereka harus berada di lapangan.

Suatu harapan besar terhadap media karena media memiliki peran sangat penting dalam “mensosialisasikan” tidak hanya kejadian-kejadian bencana, tetapi juga pengurangan risiko bencana (PRB) dan rehabilitasi dan rekonstruksi. Pemerintah, dalam hal ini BNPB maupun BPBD provinsi/kabupaten/kota membutuhkan dukungan media sebagai salah satu pelaku atau agent yang dapat mendiseminasikan informasi atau pengetahuan dan berita kebencanaan serta mempengaruhi masyarakat. Telah disebutkan pada awal tadi bahwa peran atau kontribusi utama media pada berita atau artikel yang dimuat di media, baik itu cetak, eletkronik, maupun online. Media sebetulnya sangat memiliki peran yang sangat luas dan strategis. Media diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat atau publik khususnya mengenai paradigma pengurangan PRB atau pun pemahaman dalam mengadapi ancaman atau situasi saat terjadinya bencana.

Paradigma pengarusutamaan PRB penting karena nantinya masyarakat mampu untuk mengenal risiko atau pun bencana yang ada di sekitar sehingga ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dapat terwujud. Sementara itu, peran strategis terletak pada kemampuan media dalam diseminasi berita atau informasi terkait kebencanaan sehingga dapat diakses oleh masyarakat di mana pun. Media tersebut mencakup di bidang cetak, seperti surat kabar, dan elektronik, seperti televisi, radio, dan online.

Selama ini pemerintah terkendala sumberdaya untuk menyebarluaskan berita atau informasi kebencanaan kepada masyarakat. Namun demikian upaya pemerintah terus dilakukan bersama dengan elemen-elemen lain, khususnya media. UNISDR (2011) menyebutkan peran lain dari media bahwa media mampu untuk mempengaruhi keputusan-keputusan politik, dan mengubah perilaku masyarakat dan tentunya menyelamatkan nyawa manusia. Sedangkan Haddow (2009) mengatakan bahwa komunikasi merupakan inti untuk sukses dalam mitigasi, kesiapsiagaan, respon dan rehabilitasi bencana. Oleh karena itu, diseminasi informasi yang akurat dari media kepada masyarakat, instansi-instansi pemerintah terkait, pemimpin komunitas mengurangi risiko, menyelamatkan nyawa manusia, dan harta benda.

Di samping pemberitaan mengenai PRB, media sudah sepatutnya mampu untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat terkait bencana yang terjadi. Oleh karena itu, masyarakat yang berada di wilayah bencana dapat memahami dan mempersiapkan apa yang harus dilakukan untuk menghindari potensi bencana yang mungkin terjadi. Kesadaran masyarakat menjadi harapan bersama karena mayoritas masyarakat Indonesia yang hidup di tengah-tengah potensi dan risiko bencana.

Namun demikian, media juga perlu mendapatkan dukungan dari penyelenggara penanggulangan bencana pemerintah, baik itu akses data atau informasi kebencanaan. Dalam suatu seminar BNPB dan Asian Disaster Reduction Center (ADRC) yang mengangkat tema “Enhancing Media Contribution to Disaster Risk Reduction”, Hidetomi Oi dari Japan International Cooperation Agency (JICA) mengungkapkan bahwa dukungan pemerintah terhadap media dalam kerangka mewujudkan kesadaran masyarakat, khususnya PRB, sangat penting untuk negara-negara dengan populasi penduduk yang padat dan hidup di wilayah resiko, seperti Indonesia.

Sehubungan dengan menumbuhkan diskursus pendidikan kebencanaan atau kesadaran masyarakat oleh media, pandangan ini sangat relevan dan perlu untuk diselenggarakan. Dari sisi BNPB sebagai aktor, paradigma PRB menjadi prioritas dalam strategi penanggulangan bencana. Kesadaran publik tidak hanya sebatas pada mengenali potensi atau risiko bencana tetapi secara komprehensif mengetahui apa itu penanggulangan bencana.

Dalam peliputan bencana, media sering kali menjadi yang terdepan dalam memberikan pemberitaan kepada masyarakat, seperti halnya apa yang terjadi di Jepang, Nippon Hoso Kyokai atau NHK merupakan stasiun televisi yang telah diberi kewenangan oleh Pemerintah Jepang dalam diseminasi berita dan informasi penanggulangan bencana kepada masyarakat. NHK juga berupaya untuk memotivasi masyarakat dalam meningkatkan dan menambahkan pengetahuan tentang bencana. Upgrading pengetahuan tentang bencana dan upaya terus menerus harus disebarluaskan kepada masyarakat.

Di sisi lain, Amerika Serikat memiliki Emergency Alert System (EAS), suatu sistem yang dibangun pemerintah dengan melibatkan beberapa media untuk me-relay informasi tentang kejadian-kejadian bencana sedini mungkin. Sementara itu, saat ini Indonesia telah mengembangkan kerjasama antar lembaga baik itu pemerintah (BNPB, BMKG, Kemkominfo, LIPI), UNESCO, dan Lembaga Penyiaran Indonesia, khususnya radio dan televisi, dalam membangun sistem sebagai mata rantai peringatan dini yang dapat langsung mengakses ke masyarakat.

Tantangan Kemitraan dengan Media

Pembahasan ini lebih difokuskan pada diskursus tantangan pemerintah, dalam hal ini BNPB atau BPBD dalam membangun kemitraan dengan media. Kemitraan sangat penting karena media sangat membantu dalam diseminasi informasi atau pengetahuan serta berita kebencanaan. Di samping itu, sumberdaya pemerintah dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat masih sangat terbatas.

Pemerintah memiliki paradigma PRB sebagai pengarusutamaan penanggulangan bencana, namun tidak dapat ‘memaksakan’ media untuk mendorong hal tersebut untuk pemuatan di media. Pengurangan resiko bencana (PRB) merupakan isu yang dianggap media kurang ‘seksi’. Oleh karena itu penting bagi pemerintah untuk mengemas informasi tentang PRB sehingga informasi tersebut dapat menarik perhatian media. Dalam media ada terminologi yang dapat digunakan sebagai indikator informasi tersebut menarik atau tidak. Indikator tersebut TRUTH dan SCUM. TRUTH=topical, relevant, unusual, trouble, human interest. SCUM=sex, celebrity, unusual, money. Media biasanya akan tertarik untuk mengungkap berita yang terkait dengan SCUM. Dan tantangan pemerintah di sini bagaimana PRB atau kejadian-kejadian bencana berskala kecil menjadi menarik untuk masyarakat.

Pada workshop yang diselenggarakan oleh UNISDR dan Reuters dengan tema Towards a New Approach to Disasters from Consequences to Causes Covering Disasters from a Disaster Risk Reduction Perspective, diakui bahwa pemerintah di negara-negara Asia memiliki tantangan dalam membangun kemitraan dengan media. Hasil diskusi dari perwakilan lembaga pemerintah di bidang kebencanaan menyebutkan beberapa hal yang menjadi tantangan dalam membangun kemitraan dengan media, antara lain:

  • Kapasitas pemerintah (lembaga terkait) kurang memadai dalam membangun relasi dengan media atau penyediaan pelatihan bagi media.
  • Langkah-langkah bagaimana menarik perhatian media dan mau bekerja sama.
  • Adanya gap antara informasi dari pemerintah dengan apa yang dilaporkan media.
  • Membuat rancangan press release yang baik.
  • Bagaimana mengemas informasi sehingga menarik perhatian media untuk meliput.

Menyikapi tantangan tersebut, ada baiknya bagi lembaga pemerintah untuk melakukan beberapa langkah inisiatif sehingga pesan-pesan yang terkait dengan PRB atau pun kejadian bencana baik yang berskala kecil dapat diliput oleh media. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan terkait membangun kemitraan dengan media:

  • Training. Tidak banyak wartawan mengetahui tentang definisi atau pentingnya PRB, sehingga pengetahuan dan berbagi perspektif sangat bermanfaat untuk menambah minat wartawan terhadap PRB dan pemerintah dapat memfasilitasi training ini.
  • Workshop/round-table discussion. Kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman antara pemerintah dan media mengenai diseminasi informasi dan pengetahuan PRB dan kejadian bencana baik itu skala kecil dan besar.
  • Field trips. Memfasilitasi wartawan untuk turut serta dalam setiap penanganan bencana yang dilakukan oleh lembaga pemerintah terkait dapat membuka perspektif tentang bencana dan pentingnya PRB. Jurnalis dapat melihat lebih dekat tentang bencana itu sendiri dan penanganan bencana oleh lembaga terkait.
  • Key contact. Tidak semua wartawan memiliki ketertarikan yang sama terhadap PRB, sehingga penting untuk mengetahui siapa saja jurnalis yang dapat diajak bekerja sama dalam meliput atau menulis tentang PRB.
  • Lunch/social get together. Langkah ini merupakan pendekatan pribadi atau sosial yang positif dan informal untuk membangun komunikasi dan dilakukan oleh pejabat atau staf pemerintah kepada media yang ada.
  • National disaster day. Momentum peringatan hari nasional tentang PRB dapat dimanfaatkan untuk menarik perhatian media dalam meliput berita tentang PRB.

Di samping itu, dalam kerangka untuk menjawab kebutuhan media, aktor penanggulangan bencana (misalnya pejabat BNPB atau BPBD) diharapkan mampu menempatkan dirinya sebagai seorang wartawan. Ini sangat penting untuk mengetahui kebutuhan informasi yang nantinya dapat diolah menjadi berita. Pemerintah dalam hal ini di bidang kehumasan seharusnya tidak hanya terlibat dalam aktivitas untuk menyediakan information yang dibutuhkan atau action dimension tetapi juga memiliki pengetahaun tentang bagaimana media bekerja atau knowledge dimension (Yoon, 2005). Kemitraan dapat cepat dibangun apabila dua belah pihak saling memberikan ‘manfaat’ terkait kebencanaan. Berikut ini beberapa pertanyaan yang dibutuhkan seorang wartawan untuk sebuah berita kebencanaan, antara lain:

  • Berapa orang yang tewas, terluka, atau mengungsi?
  • Apakah ada orang dari daerah saya menjadi korban?
  • Apakah seorang wartawan harus dikirim ke lokasi bencana? Kalau iya, apakah lokasi itu jauh dan berapa biaya yang dibutuhkan?
  • Apakah pembaca akan tertarik dengan cerita yang akan disampaikan?
  • Berita lain apa yang terkait di lokasi bencana pada saat itu?
  • Apakah akan ada penghargaan dengan meliput berita ini?

Menyikapi apa yang dibutuhkan oleh media, Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB telah berupaya untuk membangun kemitraan dengan media. Program kerja tahunan Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB memiliki kegiatan untuk mendukung kemitraan ini, antara lain website BNPB yang menyediakan peta atau informasi terkini bencana, forum komunikasi wartawan, dan konferensi pers. Selain itu, Pusat Data, Informasi, dan Humas BNPB juga memberikan data dan informasi terkini yang dibutuhkan oleh media. Data dan informasi tersebut didiseminasikan sesering mungkin melalui sarana telepon seluler kepada para wartawan. Survei kecil dilakukan terkait dengan diseminasi informasi melalui jaringan blackberry, dan hasil survei menunjukkan hal yang sangat positif dari media. Hasil survei dapat dilihat pada lampiran.

 Peran media di bidang kebencanaan tidak terlepas dari kemitraan yang dibangun oleh pemerintah serta stakeholder terkait. Di satu sisi, kualitas sumberdaya pemerintah perlu dibentuk dan dikembangkan. Di sisi lain, kemitraan dengan media menjadi langkah positif dalam membangun sistem penanggulangan bencana di Indonesia.

Beberapa catatan akhir dari seminar Enhancing Media Contribution to Disaster Risk Reduction antara lain― pertama, media memiliki peran untuk menyebarluaskan berita atau informasi tentang sejarah bencana. Hal tersebut sangat bermanfaat bagi generasi mendatang untuk belajar tentang sejarah dan pengelolaan bencana. Kedua, media tidak hanya menyiarkan bencana yang berskala besar tetapi juga skala kecil yang terjadi di Indonesia. Proses ini akan membangun kesadaran di kalangan masyarakat tentang risiko bencana di sekitarnya. Ketiga, meningkatkan teknologi, keterampilan, dan pengetahuan yang terkait dengan peliputan bencana merupakan sebuah proses yang panjang tapi itu sangat berharga terhadap media untuk memberikan kontribusi pengurangan resiko bencana dan membangun kesadaran di antara masyarakat. (*)

 

DAFTAR PUSTAKA

Arif, A. 2011. Jurnalisme Bencana di Indonesia: Tugas Suci, Praktik Cemar. Materi workshop yang diselenggarakan BNPB dan ADRC pada 7 Maret 2011.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana. 2007. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana. Jakarta.

Kambang, J. dkk. 2011. Jurnalis di Titik Nol. Padang: Jaringan Jurnalis Siaga Bencana.

Haddow, G. 2011. Introduction to Emergency Management. Massachusetts: Elsevier.

Haddow, G. dan Haddow, K.2009. Disaster Communications in a changing media world. Oxford: Elsevier.

United Nations for International Strategy on Disaster Reduction. 2011. Disaster through a Different Lens. Jenewa: UNISDR.

Yoon, Y. 2005. A Scale for Measuring Media Relations Effort. Jurnal Public Relations Review 31.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s