Bencana dan Tantangan di Indonesia

Menilik data bencana pada Februari 2017, kejadian bencana mengalami kenaikan 23% dibandingkan pada bulan sebelumnya. Pada Februari 2017 kejadian berjumlah 379, sedangkan pada Januari 2017 berjumlah 309. Dilihat pada kecenderungan bencana pada periode 2002 – 2016 mengalami kecenderungan naik. Dari jumlah kejadian bencana tersebut, jenis bencana hidrometeorologi, seperti banjir, longsor, banjir bandang, dan

DCIM100MEDIADJI_0005.JPG
Foto: BNPB

puting beliung mendominasi angka tersebut. Ini menunjukkan latar belakang yang harus dibenahi dalam penanggulangan bencana yang sekaligus menjadi tantangan di Indonesia.

Bencana telah nyata-nyata mengganggu kehidupan sosial masyarakat, bahkan jiwa manusia. Data BNPB menunjukkan kenaikan signifikan jumlah korban meninggal dunia akibat bencana, 19 jiwa pada Januari dan 45 jiwa pada Februari 2017. Bencana juga menyebabkan kerugian ekonomi, kerusakan infrastruktur dan lingkungan. Perubahan iklim global, daerah aliran sungai kritis, tata kelola … memicu tren bencana hidrometeorologi dewasa ini.

Wilayah nusantara yang rawan bahaya tidak terlepas dari realitas geo dynamic dan rangkaian cincin api atau ring of fire dunia. Belum lagi faktor hidrometeorologi yang memicu bencana paling mematikan, yaitu tanah longsor. Kondisi tersebut dihadapkan dengan kerentanan masyarakat Indonesia. Namun demikian, risiko dapat diminimalkan apabila memiliki kapasitas yang memadai. Berikut ini merupakan masyarakat terpapar bencana alam berdasarkan data BNPB, UNFPA dan BPS.

No Jenis Bahaya Kabupaten/

Kota

Jiwa Terpapar

(Juta)

1 Gempabumi 386 148,4
2 Tsunami 233 3,8
3 Erupsi gunungapi 75 1,2
4 Banjir 315 63,7
5 Longsor 274 40,9
6 Gelombang Tinggi dan abrasi 11,1

Apabila dilihat dari sebaran kejadian bencana per provinsi pada 2016, Jawa Tengah menempati urutan tertinggi dengan 639 kali. Tiga provinsi di Pulau Jawa merupakan wilayah rawan, Jawa Tengah, Jawat Timur dan Jawa Barat. Di samping ditinjau dari sisi geografis dan hidrometeorologis, ketiga provinsi ini memiliki jumlah penduduk tinggi sekaligus dalam kategori penduduk terpapar potensi bahaya bencana alam. Sementara itu, pada sebaran kejadian per kabupaten, lima kabupaten/kota di Jawa Tengah menempatkan dengan jumlah kejadian tertinggi, yaitu Cilacap (100), Magelang (56), Wonogiri (56), Banyumas (53) dan Temanggung (50).

Namun demikian, angka kejadian di wilayah nusantara cenderung meningkat. Peningkatan kejadian bencana tersebut, 92% adalah bencana hidrometeorologi yang disebabkan oleh alam dan antropogenik. Faktor alam termasuk perubahan iklim global dan kerentanan lingkungan, sementara itu antropogenik mengarak pada dampak yang tinggi pada degradasi lingkungan, pemukiman, daerah aliran sungai dan urbanisasi.

Serangkaian kejadian bencana menyebabkan kerugian besar bagi negara. Rata-rata kerugian negara setiap tahun karena bencana hingga Rp 30 triliun. Langkah strategis pemerintah, khususnya BNPB dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), dalam penanggulangan bencana adalah pengarusutamaan risiko bencana (PRB). Dalam konteks pembangunan, PRB harus terintegrasi pada setiap perencanaan pembangunan nasional. Pada konteks Indonesia, investasi 1 dolar Amerika dapat menghemat 10 dolar akibat kerugian bencana. Ketika bencana terjadi, proses pembangunan akan mengalami penurunan secara tajam atau kerugian yang besar apabila PRB tidak diupayakan dengan memadai. Lebih lagi, rehabilitasi dan rekonstruksi tidak akan terjadi apabila dana atau risk finance tidak mencukupi.

Paradigma PRB masih terbatas pada tataran implementasi dan integrase pada proses pembangunan meskipun ini telah dimandatkan pada Undang Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Investasi PRB belum dipertimbangkan secara penuh dalam setiap investasi pembangunan.

Diakui bahwa 505 BPBD telah dibentuk di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, namun pemahaman terhadap penanggulangan bencana masih pada tahap tanggap darurat dan pemulihan. Di pihak lain, suatu kenyataan yang dihadapi Bangsa Indonesia bahwa wilayah Indonesia yang luas sangat rentan terhadap bahaya dan akses yang tidak mudah.

sinabugBerdasarkan kerugian dan dampak, bencana menyebabkan terganggunya target pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial secara nasional. Ini mendorong pemerintah pusat untuk menyusun program prioritas untuk mengurangi indeks risiko bencana pada 136 kabupaten/kota yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi.

Tantangan selanjutnya adalah implementenasi penanggulangan bencana yang melibatkan multipihak yang belum terencana dan terintegrasi. Oleh karen itu, penanggulangan bencana, termasuk pengarusutamaan PRB, adalah aksi bersama atau disaster is everyone’s business. Ini berarti bahwa penanggulangan bencana adalah upaya yang melibatkan tiga pilar, pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha.

Narasi di atas merupakan cuplikan kuliah umum yang disampaikan oleh Kepala BNPB Willem Rampangilei di depan 100 mahasiswa tingkat S1 hingga S3 Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, pada 21 Februari 2017.

Pada akhir kuliah, Kepala BNPB mengatakan bahwa perguruan tinggi dapat berkontribusi pada penanggulangan bencana berbasis saintifik, seperti kajian ilmiah dan terukur. Di pihak lain, perguruan tinggi adalah tempat untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi melalui pusat-pusat studi bencana.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s