Media Center Saat Tanggap Darurat Bencana

Pada konteks penanganan bencana di Indonesia, media center tanggap darurat terbentuk bersama dengan kebijakan komandan pos komando (posko) di wilayah bencana. Pemerintah mulai memikirkan dalam pembentukan media center tanggap darurat bencana saat penanganan gempabumi Padang 2009 lalu. Kemudian pada 2010, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai focal point penanggulangan bencana mulai menginisasi sebuah media center di bawah kendali posko. Hal tersebut sebagai kebijakan lapangan karena secara peraturan tidak disebutkan secara tertulis dalam Peraturan Kepala (perka) BNPB saat itu.

UntitledMedia center sangat dibutuhkan pada saat krisis maupun pascabencana karena publik, baik masyarakat, pelaku penanggulangan bencana, donor, maupun media massa membutuhkan data dan informasi aktual. Informasi yang dibutuhkan mencakup kondisi terkini, potensi bahaya lain, dampak korban jiwa dan kerusakan, pengungsian, bantuan dan kebutuhan yang mendesak untuk dimobilisasi. Belajar dari tanggap darurat bencana erupsi Merapi 2010, media center sangat berperan sentral dalam memberikan data, informasi, koordinasi maupun klarifikasi permasalahan yang dihadapi di lapangan. Jaringan komunikasi dan informasi tidak hanya secara konvensional melalui rilis dan konferensi pers, tetapi juga talkshow televsi, radio komunitas, website, blog, broadcast teks dengan blackberry messenger. Saat itu media sosial belum sepopuler sekarang. Media center Merapi menjadi model penyelenggaraan media center saat bencana sehingga BNPB menginisiasi penyusunan Perka BNPB Nomor 8 Tahun 2013 tentang Media Center Tanggap Darurat Bencana.

Sementara itu dalam Perka Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana terbaru, yaitu Perka Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana, media center tidak secara konkret disebutkan meskipun fungsi ini melekat pada salah satu unit di bawah Komandan Posko, yaitu pada unit data, informasi dan humas. Dengan adanya revisi perka tersebut, perka media center membutuhkan penyesuaian untuk juga direvisi.

Tantangan

Pada penanganan darurat bencana, pemerintah setempat dalam hal ini Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) masih memiliki kendala dalam operasional media center. Beberapa faktor melatarbelakangi kinerja media center.

  • Dinamika pemerintah lokal. Bila kita melihat fungsi kehumasan di tingkat kabupaten dan provinsi, biro hubungan masyarakat (humas) berada di sekretariat. Namun ada pula biro humas yang ada di dinas tertentu. Ini berarti kepala daerah memiliki kebijakan strategis untuk menempatkan biro humas di struktur pemerintahan. Media center sangat membutuhkan sumber daya manusia yang sangat cocok dengan spesifikasi mereka yang bekerja di biro humas. Paling tidak mereka memiliki pengetahuan dasar bagaimana membangun relasi dengan media massa, menuliskan rilis, reportase, atau mengemas informasi dengan sudut pandang berbeda. Namun tantangan selanjutnya, biro humas yang berada di sekretariat atau dinas tertentu dan tidak di bawah BPBD belum tentu memiliki sense of crisis. Umumnya, mereka menghadapi kondisi-kondisi ‘normal.’ Pada struktur organisasi BPBD, mungkin semua BPBD di tingkat provinsi dan kabupaten di Indonesia tidak memiliki unit humas. Pekerjaan yang ‘berbau’ kehumasan menjadi wewenang pejabat terkait. Padahal pekerjaan kehumasan sangat membutuhkan kompetensi khusus.
  • medcenSinergi antar instansi pemerintah dan mitra kerja. Sering berada di lokasi bencana menjadi tahu kendala dalam membangun media center, yaitu sinergi multipihak. Sebenarnya pemerintah di tingkat kabupaten dan provinsi memiliki sumber daya cukup untuk membangun media center. Melihat beberapa kejadian bencana, media center baru terbangun lima hari setelah bencana terjadi. Itu pun operasional media center belum optimal. Sinergi belum terwujud secara baik di tingkat daerah. Posko yang diinisasi oleh BPBD mampu menggerakan semua instasi terkait di daerah atau multipihak, seperti relawan, organisasi non pemerintah, TNI, Polri, atau pun dunia usaha. BPBD dapat memanfaatkan dinas komunikasi dan informatika untuk membangun jaringan komunikasi media center dan menggunakan sumber daya manusia biro humas sekretariat untuk mengoperasionalkan media center. Belum lagi dukungan personel dari dunia usaha, seperti Telkomsel yang memiliki unit tanggap darurat, TNI, maupun relawan. Di sisi lain, sebuah komitmen dari Kementerian Komunikasi dan Informatika bahwa media center pengadaan di tingkat provinsi dapat dimobilisasi ke tingkat kabupaten atau kota pada masa tanggap darurat. Sinergi sangat penting dalam kondisi seperti ini.

Mencari Solusi

Media center sangat penting untuk membangun opini publik terkait kondisi terkini bencana. Sering kita temui media massa selalu mengekspos mengenai penderitaan, bantuan yang belum tiba, kesedihan, kematian para korban. Sementara semangat untuk bangkit jarang diberitakan awak media massa. Para survivor dari kejadian bencana dapat diliput dan dipublikasikan untuk memberikan semangat dengan pengemasan ala jurnalistik. Padahal semangat bangkit dibutuhkan para korban maupun warga terdampak untuk menata kehidupan kembali (bounce back).

Media center juga dapat menginformasikan ke publik mengenai kebutuhan yang mendesak untuk korban bencana. Memobilisasi bantuan secara tepat sangat dibutuhkan Posko dalam penanganan darurat sehingga efek lanjutannya bahwa alokasi dana operasional yang dikelola oleh Posko dapat secara efektif untuk pemanfaatan kebutuhan lain yang sifatnya darurat. Ini salah satu manfaat media center saat tanggap darurat.

Jadi, personel yang memiliki kompetensi di bidang humas serta unit humas di BPBD direkomendasikan untuk segera dibentuk. Hal tersebut bersifat strategis khususnya pada saat masa tanggap darurat bencana. Prakteknya sulit, personel dari biro humas sekretariat untuk segera membantu BPBD pada saat tanggap darurat. Pola kerja, pengetahuan bencana, sense of crisis dan kecepatan yang mungkin tidak dimiliki oleh mereka yang bekerja di biro humas sekretariat. Di sisi lain, unit humas yang melekat pada BPBD sangat berperan untuk mengemas informasi yang sangat berharga untuk membangun kesiapsiagaan masyarakat pada saat tidak terjadi bencana, misalnya mengkisahkan kearifan lokal dalam menghadapi ancaman bencana, informasi dini terhadap potensi bahaya, dan mengingatkan kembali warga untuk wilayahnya memiliki risiko bencana. Personel unit humas yang melekat pada BPBD akan membentuk sense of crisis karena pengetahuan kebencanaan dan pengalaman. Dalam konteks ini, kepala daerah memiliki wewenang penuh dengan kesadaran untuk mengoptimalkan BPBD di wilayahnya dan memberitahukan kepada warga akan kesiapsiagaan dan pencegahan.

IMG_6739Terkait dengan sinergi, ini sangat membutuhkan upaya kuat dari kepala daerah dan aparatur dinas terkait. Leadership menjadi kunci keberhasilan sinergi multipihak dalam operasional media center. Ketika personel memiliki kompetensi yang dibutuhkan di media center, selayaknya dia mengajukan diri untuk mendukung operasional media center. Komunikasi dan koordinasi adalah faktor positif untuk membangun sinergi tersebut. Namun tidak tertutup kemungkinan siapa pun yang memiliki kompetensi khusus terpanggil untuk menghubungi komandan posko untuk memberikan dukungan operasional media center.

Melalui media center yang sudah terbentuk sejak dini pascabencana, informasi kepada publik dapat segera dipublikasikan. Kesimpangsiuran berita dapat ditekan dan kebutuhan penanganan dini dapat segera diberikan melalui posko. Media center tanggap darurat sudah saatnya untuk beroperasi pada tahap awal ketika masa krisis atau bencana terjadi di daerah.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s