Belajar dari Tanah Longsor Ponorogo, Bagaimana Kita Merespon Potensi Bahaya

Awal April lalu (1/4/2017) kita terkejut dengan peristiwa bencana tanah longsor yang menerjang warga di Dusun Tangkil, Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Ponorogo, Jawa Timur. Bencana tersebut tidak dapat dihindari warga karena kecepatan dan luas longsoran yang akhirnya menimbun 28 warga setempat. Tiga hari pascainsiden, tiga dari total korban berhasil dievakuasi namun sisanya masih tertimbun. Sebuah tragedi, mengingat warga sebenarnya sudah mengetahui bahwa mereka menghadapi potensi bencana tanah longsor. Jauh hari sebelum insiden terjadi, tepatnya 11 Maret 2017, otoritas setempat sudah menghimbau warga untuk waspada ketika hujan turun di wilayah tersebut. Pemerintah kabupaten bersama pemerintah desa setempat memfasilitasi warga untuk mengakses tempat pengungsian sementara. Warga mengungsi di waktu malam dan kembali ke rumah masing-masing pada pagi hingga siang hari.

Namun sabtu pagi itu (1/4/2017), warga tidak mengira tanah longsor akan terjadi. Cuaca pagi itu cerah meskipun sehari sebelumnya hujan lebat turun di situ. Beberapa warga pergi ke kebun atau merapikan rumah pagi itu dan longsor pun akhirnya terjadi. Dari tragedi ini, kita dapat memetik pembelajaran bahwa pemahaman terhadap risiko bencana belum cukup. Pada satu situasi mereka sudah menyadari bencana dapat sewaktu-waktu terjadi. Mereka tidak lengah karena mereka sudah mengambil langkah dengan memilih mengungsi ke tempat aman pada malam hari. Namun ada sebuah tantangan ketika warga biasa tidak dapat membayangkan betapa potensi longsoran yang amat luas akan terjadi. Berdasarkan informasi otoritas penanggulangan bencana nasional (BNPB), luas longsoran mencapai 12,2 hektar dengan panjang landasan longsor dari mahkota hingga lidah longsoran 1,11 km, serta prediksi volume material longsoran sekitar 2 juta m³.

Memang sulit untuk memprediksi kapan longsor dapat terjadi, sebesar atau seluas apa lereng yang akan longsor, atau material longsoran akan mengarah kemana dan dengan kecepatan berapa saat terjadi. Beberapa kasus seperti di Desa Sumber (Jawa Tengah), Kecamatan Jenawi (Jawa Tengah) dan Desa Depok dan Terbis (Jawa Timur) menunjukkan potensi tanah longsor setelah tanah gerak dan retak dengan tingkatan berbeda teridentifikasi di wilayah tersebut. Tanah retak dan gerak sudah diketahui warga dan otoritas setempat sejak 2016 lalu. Namun hingga kini tanah longsor tidak terjadi. Di sisi lain, meskipun sudah ada peralatan untuk peringatan dini longsor, jumlah peralatan tersebut belum memadai terpasang di wilayah rawan tanah longsor. Data BNPB menyebutkan luas wilayah rawan tanah longsor yang tersebar di seluruh Indonesia mencapai 57,4 juta hektar.

longsor ponorogo 2
Sumber: BNPB

Salah satu yang terlintas dalam pemikiran terkait dengan insiden tanah longsor Ponorogo yaitu advokasi pada saat krisis. Kesadaran masyarakat terhadap potensi bahaya dan risiko belum cukup dan perlu upaya lain sebagai bentuk ‘intervensi’ pada saat krisis yang dialami oleh masyarakat terpapar. Upaya apa pun untuk keselamatan warga pada periode golden time sangatlah berharga, baik itu dilakukan oleh warga itu sendiri maupun dukungan pihak lain. Advokasi merupakan upaya untuk memastikan bahwa apa yang warga atau masyarakat harapkan mendapatkan solusi melalui sebuah keputusan atau kebijakan. Advokasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat terpapar potensi bahaya itu sendiri atau advokasi diri (self-advocacy). Advokasi diri dapat dimaknai sebagai upaya untuk menyuarakan dari masyarakat sendiri serta mengambil keputusan dari mereka sendiri untuk sebuah tujuan. Upaya ini bisa saja ditujukan untuk diri mereka sendiri maupun pihak lain demi mendapatkan dukungan lebih besar untuk sebuah tujuan tadi.

Tentu, advokasi dihadapkan pada kompleksitas, misalnya kemampuan otoritas penanggulangan bencana setempat mensinergikan lembaga terkait lain untuk melakukan kolaborasi dalam pencarian solusi berkelanjutan, atau internal masyarakat yang terpapar potensi bahaya dalam menyikapi keterikatan tempat tinggal, mata pencaharian dan masyarakat. Namun demikian, advokasi untuk suatu solusi berkelanjutan dapat dilakukan secara luas dan berjenjang. Pada konteks Indonesia dimana pilar utama penanggulangan bencana adalah pemerintah, masyarakat sipil dan dunia usaha memiliki kekuatan untuk menjawab tantangan terhadap advokasi warga yang terpapar potensi bahaya.

Masyarakat terpapar potensi bencana yang berupaya untuk mengadvokasi diri terhadap solusi berkelanjutan perlu mendapatkan perhatian penuh semua pihak. Berdasarkan data BNPB, angka penduduk terpapar potensi bahaya tanah longsor kategori sedang hingga tinggi mencapai 40 juta. Konteks ini tentu tidak mudah mengingat keterkaitan akan penghidupan mereka sendiri. Memang perlu upaya keras dari otoritas setempat untuk memikirkan solusi keberlanjutan apabila warga meminta untuk relokasi atau mungkin memilih mata pencaharian lain sambil mengembalikan tata ruang wilayah yang lebih aman. Melihat pemicu longsor di wilayah Desa Banaran, salah satunya luasan tanaman semusim di bagian atas zona longsor. Tanaman semusim ini tidak memiliki akar panjang seperti tanaman keras sehingga ketika hujan turun, akumulasi air yang tinggi menyebabkan tingkat kejenuhan tanah menjadi tinggi.

longsor 2
Foto: BNPB
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s