Gubernur Pimpin Penanganan Darurat Bencana

Tahun 2018 lalu, Indonesia didera beberapa fenomena alam yang berujung bencana dengan magnitudo besar. Korban jiwa meninggal dunia dari sejumlah insiden tersebut hingga mencapai lebih dari 4.000 jiwa. Paradigma mitigasi terus diupayakan dan ditegaskan untuk mengurangi dampak korban dan kerusakan akibat bencana. Hal ini menjadi arahan tegas Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang peduli terhadap kejadian bencana di tanah air.

WhatsApp Image 2018-10-25 at 20.52.33 (1)

Beberapa waktu lalu (2/2/2019), Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan terkait dengan penanggulangan bencana. Satu pesan yang menarik untuk dicermati yaitu mengenai arahan kepada kepala daerah, dalam hal ini gubernur, secara otomatis menjadi komandan satuan tugas darurat bencana. Kemudian, pangdam dan kapolda menjadi wakil komandan satuan tugas. Ini akan terjadi apabila seorang gubernur pada akhirnya menetapkan status keadaan darurat bencana di wilayahnya.

Apabila merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, kepala daerah disebutkan sebagai penanggung jawab penanggulangan bencana di wilayah administrasinya. Pada lembar negara tersebut memang tidak secara spesifik disebutkan kepala daerah menjadi komandan satuan tugas (satgas) pada keadaan darurat. Namun dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, hal terkait komando disebutkan. Paragraf 7 Pasal 47 (2) menyebutkan bahwa untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan Penanganan Darurat Bencana.

Sementara ayat (1) menyebutkan bahwa dalam status keadaan darurat Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk

memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf i untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.

cropped-2017_philouz_leadership-in-crisis.jpgDi dalam konteks situasi darurat dan penanganan darurat, banyak pengalaman yang menempatkan kepala daerah bukan sebagai komandan penanganan darurat. Ini dilatarbelakangi karena kepala daerah memiliki tugas yang lebih luas, seperti pelayanan publik maupun tugas harian lain dalam kondisi normal. Bayangkan apabila seorang gubernur harus memfokuskan suatu wilayah administrasi di tingkat kabupaten yang terdampak bencana, sementara dia menaungi beberapa kabupaten dengan wilayah yang sangat luas.

Dalam ilmu pengelolaan penanganan darurat dengan konteks Amerika Serikat, kepala daerah dapat mendelegasikan kewenangan (delegation of authority) kepada individu yang memiliki kapabilitas penanganan darurat. Delegasi ini dapat diberikan kepada individu baik secara verbal maupun tertulis. Delegasi kewenangan tersebut biasanya diberikan, salah satunya dilatarbelakangi skala insiden yang kompleks. Memang dalam penanganan darurat, suatu keterampilan khusus dibutuhkan untuk melakukan manajemen respon. Kepala daerah biasanya sebatas untuk menyampaikan prioritas utama dalam penanganan darurat kepada komandan tanggap darurat atau incident commander. Lalu, komandan akan menerjemahkan prioritas ke dalam strategi dan taktik operasi.

foto longsor sukabumi
Foto: BNPB

Meninjau kembali arahan Presiden Jokowi, ini sangat jelas bahwa kepala daerah (gubernur) dituntut untuk mengawaki pos komando, struktur organisasi yang khusus dibentuk dalam keadaan darurat. Dengan menempatkan sebagai Komandan, gubernur dihadapkan pada pengambilan keputusan dalam upaya penanganan darurat, seperti perencanaan operasi, pengerahan sumber daya, hingga pemenuhan kebutuhan penyintas dan solusi yang berkelanjutan.

Secara langsung, tuntutan ini dapat dimaknai sebagai tantangan dan nilai tambah seorang gubernur. Tantangan dilihat bahwa pos komando membutuhkan pengetahuan dan keterampilan dalam manajemen. Pengetahuan kebencanaan menjadi hal yang ‘wajib’ sebagai pemegang mandat kepala daerah. Nantinya dibutuhkan mekanisme seleksi yang mungkin saja pengetahuan tersebut menjadi kriteria pemilihan kepala daerah. Atau, pemahaman dan pengetahuan kebencanaan yang dipelajari setelah individu tadi terpilih menjadi gubernur.

Belajar dari pengalaman, seorang kepala daerah tidak mudah dalam melakukan manajemen pos komando sekaligus melakukan apa yang menjadi tugasnya sebagai kepala daerah. Apakah gubernur paham dengan prioritas, strategi, dan taktik? Bagaimana mekanisme mobilisasi sumber daya? Bagaimana mengelola permasalahan para penyintas? Apakah solusi berkelanjutan telah terpikirkan? Masih banyak isu sektor lintas dan banyak pelaku penanganan darurat yang perlu dirangkul dan disinergikan. Kira-kira hal tersebut yang harus dihadapi seorang kepala daerah sebagai seorang komandan. Demikian juga, ketika kepala daerah memberikan kewenangan ke pejabat lain, sejumlah dinamika yang kompleks pun terjadi. Suatu pertaruhan ketika dalam kondisi darurat dan kepala daerah tidak siap memimpin operasi di lapangan. Belum lagi, apabila sudah ada komandan tanggap darurat tetapi kepala daerah masih mencampuri urusan teknis penanganan darurat yang justru menimbulkan friksi dalam pengambilan keputusan.

whatsapp image 2018-12-24 at 14.14.39
Foto: BNPB

Bagaimana pun juga, Indonesia sebagai negeri rawan bencana merupakan suatu realitas. Siapa pun kepala daerah yang memimpin suatu daerah, dia harus siap untuk menghadapi. Arahan Presiden terkait dengan fungsi komandan saat tanggap darurat menjadi tantangan bagi siapa pun kepala daerah, khususnya sang gubernur. Namun di sisi lain, gubernur yang sukses untuk memimpin operasi tanggap darurat tentu akan menjadi nilai tambah bagi sang gubernur itu sendiri. Bisa jadi ini menjadi ukuran bagaimana integritas dan dedikasi seorang pemimpin untuk melindungi warganya.

Berikut ini arahan Presiden Jokowi terkait dengan penanggulangan bencana yang disampaikan pada rapat koordinasi penanggulangan bencana pada 2 Februari 2019 lalu:

Pertama, Perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. dalam rangka mitigasi bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. Misalnya di NTB, daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya.

Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan. Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.

Kedua, Pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat.

Ketiga, Apabila ada kejadian bencana, maka otomatis Gubernur akan menjadi komandan satgas darurat bersama Pangdam dan Kapolda menjadi wakil komandan satgas. Jangan dikit-dikit naik ke pusat.

Keempat, Pembangunan sistem peringatan dini yang terpadu berbasiskan rekomendasi dari pakar harus dipakai, termasuk hingga ke level daerah. Kepala BNPB mengkoordinasikan K/L terkait agar sistem peringatan dini segera terwujud dan kita pelihara dan rawat. Belajar dari Jepang, masyarakat tidak panik saat gempa. Mereka baru berlari ketika ada sirine dan mengetahui jalur evakuasi.

Kelima, Lakukan edukasi kebencanaan. Harus dimulai tahun ini yang dilakukan di daerah rawan bencana kepada sekolah melalui guru dan para pemuka agama. Oleh karena itu, papan peringatan diperlukan, rute-rute evakuasi diperlukan. Segera dikerjakan agar ada kejelasan ke mana evakuasi harus dilakukan saat ada ancaman bencana?

Keenam, Lakukan simulasi latihan penanganan bencana secara berkala dan teratur untuk mengingatkan masyarakat kita secara berkesinambungan sampai ke tingkat RW hingga RT, sehingga masyarakat kita betul-betul siap menghadapi bencana. Bencana bukan hanya tsunami, banjir, tanah longsor, gempabumi dll. Bencana yang banyak menelan korban adalah gempabumi.

Advertisements