Indikator Keberhasilan Pemadaman Kebakaran Hutan dan Lahan

Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih terus menjadi permasalahan di Indonesia. Kebakaran lahan gambut di Provinsi Riau meluas, semula 858 hektar menjadi 892 hektar (Kompas, 24/2/2019). Kondisi ini perlu diwaspadai mengingat dampak karhulta yang sangat besar.

Data titik panas atau hotspot dari National Oceanic Atmospheric Administration (NOAA) pada periode 2002 – 2014 tercatat lebih dari 70% kebakaran terjadi di luar kawasan hutan. Sementara itu, Indonesia pernah mengalami dampak karhutla yang sangat besar. Pada 1997, karhutla berdampak pada 2,12 juta hektar daerah hutan dan lahan gambut. Peristiwa yang sama terjadi pada 2013, 2014, dan 2015.

Penanganan karhutla di Indonesia pada beberapa tahun terakhir, seperti 2013, 2014 dan 2015, dilakukan oleh Pos Komando Satuan Tugas Operasi Terpadu Bencana Asap di beberapa wilayah seperti di Sumatera dan Kalimantan. Satuan tugas (Satgas) yang beroperasi mencakup pemadaman, penegakan hukum (gakkum) dan pelayanan kesehatan. Sub satgas pemadaman terbagi menjadi udara dan darat. Strategi pemadaman udara dengan melakukan pengeboman air atau water-bombing dan teknologi modifikasi cuaca (TMC), sedangkan pemadaman darat dengan pengiriman personel ke garis depan untuk langsung memadamkan api maupun bara api dan sekat kanal.

IMG-20150820-WA0022
Foto: BPBD

Pada setiap operasi penanganan karhutla, beberapa indikator digunakan untuk mengukur keberhasilan pemadaman. Jarak pandang atau visibilitas. Indikator ini digunakan dalam konteks mendukung operasional penerbangan komersial. Sebisa mungkin asap tidak menganggu opersional penerbangan, khususnya saat mengakses landas pacu. Bandar udara yang ditutup karena asap tentu memberikan dampak ekonomi lokal yang sangat besar, seperti di sektor pariwisata dan perhotelan.

Kedua yaitu indeks standar pencemaran udara atau ISPU. ISPU merupakan laporan kualitas udara kepada masyarakat untuk menerangkan seberapa bersih atau tercemarnya kualitas udara dan bagaimana dampaknya terhadap kesehatan. Penetapan ISPU ini mempertimbangkan tingkat mutu udara terhadap kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, bangunan, dan nilai estetika. ISPU ditetapkan berdasarkan lima pencemar utama, yaitu karbon monoksida (CO), sulfur dioksida (SO2), nitrogen dioksida (NO2), Ozon permukaan (O3), dan partikel debu (PM10). Ketentuan mengenai ISPU diatur berdasarkan Keputusan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Nomor KEP-107/Kabapedal/11/1997.

ISPU

Tingkat pencemaran udara

Dampak bagi kesehatan

0-50

Baik

Tidak memberikan dampak bagi kesehatan manusia atau hewan.

51-100

Sedang

Tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang peka.

101-199

Tidak Sehat

Bersifat merugikan pada manusia ataupun kelompok hewan yang peka atau dapat menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika.

200-299

Sangat Tidak Sehat

Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

300-500

Berbahaya

Kualitas udara yang dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Sumber: BNPB, 2016

Ketiga, jumlah hotspot. Pengertian titik panas atau hotspot berbeda dengan titik api. Dalam buku Menjaga Asa Bebas Asap (BNPB, 2016), hotspot didefinisikan sebagai obyek titik panas di permukaan bumi dan terekam oleh satelit NOAA-18 dengan resolusi spasial 1 km x 1 km. Titik panas yang terdeteksi bersuhu melebihi ambang batas tertentu akan diidentifikasi satelit NOAA 18 sebagai hotspot. Negara-negara anggota ASEAN sepakat melalui Agreement on Transboundary Haze Pollution bahwa ambang batas panas didefinisikan sebagai hotspot apabila mencapai 321 K (48C). Perjanjian ini menjelaskan mengenai koridor terhadap setiap negara ASEAN terhadap penanganan serius karhutla sehingga tidak mengganggu keselamatan warga di wilayah negara tetangga. Perjanjian ini juga memuat upaya untuk mencegah dan memonitor dampak asap yang lintas batas sebagai akibat dari karthutla yang seharusnya dilakukan mitigasi melalui sumber daya nasional atau bantuan negara-negara di kawasan hingga kerjasama internasional (BNPB, 2016).

IMG-20150903-WA0012
Foto: BPBD

Perlu dipahami bahwa suatu hotspot belum tentu teridentifikasi sebagai titik api atau kebakaran hutan. Hotspot merupakan indikator sebagai kemungkinan ada kebakaran hutan. Apabila hotspot memiliki tingkat 80% teramati pada citra satelit, ini dapat menunjukkan terdapat titik api. Sementara itu, titik api merupakan sumber api di hutan dan lahan pada luasan tertentu yang diidentifikasi oleh satuan tugas di darat.

Terakhir, hujan. Selama ini hujan menjadi media paling ampuh untuk membasmi api dan asap. BNPB mencatat (2016) memang diakui bahwa hujan merupakan cara yang paling cepat dalam memadamkan api dan asap, misalnya pada 23 Juni 2013 hingga 8 Juli 2013, teramati frekuensi hujan yang tinggi dengan jumlah hotspot.

Hujan tersebut dapat disebabkan oleh faktor kejadian alam dan rekayasa, atau istilah lain teknologi modifikasi cuaca (TMC). Teknologi tersebut merupakan tindakan manusia untuk memicu turunnya hujan dengan cara menyemai awan atau cloud seeding. Penyemaian dilakukan dengan menggunakan bahan baku yang bersifat higroskopik atau menyerap air. Awan yang telah ditaburi bahan baku ini diharapkan memicu terjadinya pertumbuhan butir-butir hujan dalam awan dan selanjutnya mempercepat terjadinya hujan di wilayah yang diharapkan terjadi hujan.

Karhutla ini tidak terlepas dari tanaman sawit yang terus diperluas di beberapa wilayah nusantara. Komoditas hasil tanaman sawit masih memberikan kontribusi besar secara ekonomi. Belum lagi kebutuhan pasar dunia terhadap komoditas sawit.

IMG-20150915-WA0019
Foto: BPBD

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebutkan pada 2015, sekitar 99% penyebab karhutla disebabkan karena faktor kesengajaan, yaitu pembersihan lahan dan perluasan perkebunan. Berdasarkan temuan pihak kepolisian, beberapa motif membakar hutan dan lahan dilatarbelakangi antara lain faktor alasan ekonomi, disuruh pemilik lahan dengan upah Rp 500.000 – Rp 700.000 untuk lahan dengan luas rata-rata 10 hektar, terorganisir untuk pembukaan kebun kelapa sawit, dan pembukaan lahan untuk pemukiman liar.

Membuka lahan atau memanfaatkan lahan dengan membakar merupakan cara murah. Hasil penelitian suatu perguruan tinggi menyebutkan bahwa cara bakar dalam pembukaan lahan hanya membutuhkan Rp 600.000 – Rp 800.000 per hektar, sedangkan tanpa membakar dapat mencapai Rp 3,4 juta per hektar.

Rerensi

Menjaga Asa Bebas Asap (BNPB, 2016)

Advertisements